Sistem Ekonomi Indonesia di Era Reformasi, Pada Masa Pemerintahan B.J.Habibie

Pada masa sekarang, perekonomian di Indonesia cenderung stabil. Namun di masa lalu — tepatnya pada era reformasi, perekonomian Indonesia tengah dilanda krisis. Berbagai kebijakan ekonomi pun dilakukan guna menghadapi era reformasi yang penuh dengan dinamika.

Lantas, seperti apakah sistem ekonomi Indonesia di era reformasi, atau tepatnya pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie?

Berikut ulasannya!

Sistem ekonomi di era reformasi, di bawah kepemimpinan Presiden Habibie

Di era krisis ekonomi, tepatnya saat pergantian pemerintahan dari Orde Baru menjadi Reformasi, kala itu Indonesia dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie. Pada saat itu banyak perubahan yang dilakukan, mulai dari ketatanegaraan, hingga kebijakan ekonomi. Tentunya hal tersebut dilakukan guna menstabilkan keadaan pasca runtuhnya rezim Orde Baru.

Pada awal kepemimpinan Presiden Habibie, tepatnya awal pemerintahan reformasi, banyak permasalahan yang harus dituntaskan pemerintah, seperti mengatasi masalah KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), supremasi hukum, HAM (Hak Asasi Manusia), disintegrasi, peranan ABRI dalam politik, dan permasalahan lainnya yang termasuk ‘warisan’ dari rezim Orde Baru.

Di masa pemerintahan Habibie, Indonesia memulai kerjasama dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Habibie juga memberikan kelonggaran pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi, yang sebelumnya ‘dikekang’ oleh pemerintahan Orde Baru.

Di sektor ekonomi, Habibie sukses memangkas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berkisar antara Rp 10.000 – Rp 15.000. Bahkan di akhir pemerintahannya, terutama pasca pertanggungjawabannya ditolak MPR, nilai tukar rupiah menguat hingga level Rp 6500 per dolar AS. Angka tersebut tak akan pernah dicapai lagi di era pemerintahan selanjutnya.

Kebijakan lainnya, Habibie juga mulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian.

Guna menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, BJ Habibie melakukan langkah-langkah seperti:

1. Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dan unit Pengelola Aset Negara.

2. Melakukan liquidasi terhadap bank-bank yang bermasalah.

3. Memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp. 10.000,-.

4. Membentuk lembaga yang memantau dan menyelesaikan masalah utang luar negeri.

5. Menerapkan reformasi ekonomi yang sudah disyaratkan IMF.

6. Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat.

7. Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Baca juga:

Mengulas tentang sistem ekonomi Amerika Serikat, negara dengan perekonomian terbesar saat ini

Meskipun melakukan berbagai kebijakan yang penting, namun manuver-manuver yang dilakukan Presiden Habibie belum cukup ‘tajam’ untuk memperkuat perekonomian. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan Habibie lebih difokuskan untuk mengendalikan stabilitas politik yang bergejolak pasca runtuhnya rezim Orde Baru.

Lantas, bagaimana pendapat anda mengenai sistem ekonomi di era reformasi yang dijalankan oleh Presiden Habibie tersebut?

Silahkan berikan pendapat anda di kolom komentar! (fa)