Contoh ‘Penerapan’ Sistem Ekonomi Liberal di Indonesia

Meskipun memiliki sistem ekonomi demokrasi Pancasila, namun sebenarnya di Indonesia masih ada oknum-oknum yang menjalankan sistem ekonomi liberal. Namun, sistem ekonomi liberal di Indonesia tidak se-bebas di negara-negara lain, karena sistem ekonomi di Indonesia diawasi oleh pemerintah.

Lantas, seperti apakah ‘penerapan’ sistem ekonomi liberal di Indonesia?

Berikut ulasannya!

Sistem ekonomi liberal di Indonesia

Kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadi sesuatu yang menggiurkan bagi bangsa asing. Tidak hanya rempah-rempah yang pernah diincar Belanda saat menjajah Indonesia, di masa sekarang minyak dan gas bumi pun menjadi incaran bangsa asing.

Sebelum tahun 2004, Indonesia sempat terdaftar sebagai anggota Organisasi Negara Eksportir Minyak (Organization of the Petroleum Exporting Countries) atau OPEC. Hal itu dikarenakan perusahaan-perusahaan minyak di Indonesia berhasil memproduksi lebih dari 1 juta barel minyak perhari. Kala itu, pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia tidak sebanyak sekarang. Alhasil, banyak cadangan minyak yang masih bisa diekspor ke negara lain.

Seiring waktu berjalan, sumur minyak di Indonesia semakin menurun, dan produksi energi fosil juga menurun. Belum lagi penggunaan kendaraan bermotor semakin marak di Indonesia, membuat alokasi penggunaan minyak hanya untuk negeri sendiri.

Semenjak itulah, Indonesia akhirnya dikeluarkan dari keanggotaan OPEC lantaran telah menjadi negara dengan impor minyak lebih besar daripada ekspornya. Berdasarkan data dari British Petroleum, cadangan minyak bumi di Indonesia hanya tinggal 4 miliar barel, atau hanya cukup untuk 11 tahun lagi. Semenjak itu pulalah, perusahaan minyak dan pemerintah mulai mengembangkan produksi gas.

Indonesia disinyalir memiliki cadangan gas yang luar biasa, yaitu sebesar 335 triliun kaki kubik atau setara dengan 59,6 miliar barel minyak. Hal ini menarik minat beberapa perusahaan besar asing (swasta) untuk turut mengeksploitasi sumber daya alam tersebut. Praktik-praktik inilah yang tergolong ke dalam sistem ekonomi liberal di Indonesia, di mana kaum bermodal (kapitalis) memiliki dominasi dalam perekonomian.

Contoh di atas baru di satu bidang saja. Untuk sumber daya alam selain minyak dan gas, seperti emas di Papua, batu bara di Kalimantan, nikel di Sulawesi, dan lain sebagainya, kesemuanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan kapitalis.

Kemudian, di sekitar kita juga marak dibangun mini market – mini market yang sudah memiliki nama besar secara nasional. Keberadaan mini market ini konon bisa ‘merusak’ perekonomian tradisional yang dijalankan oleh rakyat kecil. Alhasil, praktik-praktik seperti ini seharusnya perlu dikaji ulang agar bisa mewujudkan perekonomian nasional yang berdasarkan pada kerakyatan, bukan untuk kemakmuran kaum-kaum tertentu.

Baca juga:

Pilih mana, sistem perekonomian Liberalis atau Sosialis? Berikut ini paparannya!

Itulah dia beberapa contoh ‘penerapan’ sistem ekonomi liberal di Indonesia. Untuk contoh yang berhubungan dengan sumber daya alam mungkin masih bisa dimaklumi, karena pemerintah tak punya cukup modal untuk mengelola hasil alam yang berlimpah ‘seorang diri’. Namun untuk maraknya pembukaan ritel modern — tampaknya harus dikaji ulang, karena itu bisa merusak perekonomian pedagang tradisional yang merupakan profesi sebagian besar masyarakat Indonesia.

Bagi anda yang memiliki contoh lain mengenai ‘penerapan’ sistem ekonomi liberal di Indonesia, silahkan cantumkan di kolom komentar.

Semoga bermanfaat!